Indonesia dan Masyarakat Informasi, Implementasi Teknologi, Kesenjangan Digital dan Teori Difusi Inovasi

Posted: November 21, 2012 in Perkembangan Teknologi Komunikasi

Teori Difusi Inovasi

Penelitian di bidang teknologi komunikasi umumnya mengacu kepada dua area penelitian. Pertama, penelitian dititikberatkan kepada bagaimana inovasi diadopsi dan diimplementasikan oleh penggunanya. Kedua, penelitian diarahkan kepada dampak yang terjadi setelah adopsi terhadap teknologi komunikasi dilakukan. Kedua area penelitian itu didasarkan atas diffusion of innovations theory (teori difusi inovasi) yang diperkenalkan oleh Rogers (1986).

Teori difusi inovasi mencoba menjelaskan bagaimana sebuah inovasi (teknologi) dapat diterima ke dalam masyarakat. Menurutnya, para pengguna teknologi terbagi ke dalam kategori innovators, early adopters, early majority,  late majority dan laggards. Kaum early adopters akan menggunakan teknologi yang dimaksud terlebih dahulu, diikuti oleh kaum majority sampai teknologi atau inovasi itu menjadi umum penggunaannya dimana kemudian masyarakat yang menentukan apakah teknologi itu akan melakukan reinvention atau bahkan mati (Livingstone, 2002: 31-33; Straubhaar dan LaRose, 2004: 57).

Selain teori difusi inovasi, setidaknya terdapat lima teori lainnya yang dapat dipakai untuk mengamati teknologi komunikasi, yaitu: domestication of technology theory (teori domestikasi teknologi), social shaping theory (teori pembentukan sosial), constructivism, apparatgeist theory, dan social structure and global system theory (Zhao, 2005).

Teori-teori tersebut dibingkai ke dalam dua pandangan utama yang saling berlawanan, yaitu technological determinism dan  social constructivism (Straubhaar dan LaRose, 2004: 26-28). Pandangan technological determinism menganggap bahwa teknologi merupakan prima causa terhadap perkembangan sosial di dalam masyarakat, termasuk mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menggunakan teknologi, karena tatanan sosial tumbuh mengikuti perkembangan teknologi (Campbell dan Russo, 2003). Teori domestikasi teknologi dan social structure and global system theory, misalnya, merupakan teori yang didasarkan atas pandangan ini.

Kesenjangan Digital

DI balik berbagai gemerlap kemajuan di bisnis telekomunikasi dan informatika atau dikenal dengan istilah teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ada persoalan serius yang jika dibiarkan bisa menyebabkan bangsa ini masuk paradoks teknologi informasi: di satu pihak ada kelompok yang benar-benar menikmati kemewahan teknologi informasi, sementara di pihak lain masih banyak orang yang hidup dalam zaman batu.

Indikasinya kian terlihat jelas. Pelaku bisnis telekomunikasi masih lebih mengutamakan daerah perkotaan ketimbang perdesaan. Orang kota pun kian jauh meninggalkan orang desa. Pada gilirannya, sangat mungkin, kesenjangan teknologi informasi dan digital bakal mempertajam kesenjangan sosial yang sekarang ini saja sudah menganga lebar.

Memang, kita tidak dapat menyalahkan para penyedia jasa telekomunikasi, baik itu para internet service provider atau para operator seluler penyedia jaringan. Biaya pembangunan infrastruktur, sunk cost yang besar, serta kesulitan penetrasi akibat keterbatasan penggelaran jaringan yang dapat menjangkau daerah terpencil menjadi penyebab utama perbesaran gap fasilitas TIK.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2030, pemerintah telah menetapkan sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor paling strategis untuk mempercepat pembangunan, khususnya di daerah tertinggal (khususnya Indonesia bagian timur). Kesenjangan digital (digital divide) sangat dirasakan tidak saja dalam kaitan paradoks kota besar dan kecil, kota dan desa, tetapi juga dalam suatu kota, terutama sejak penggunaan internet secara luas dan meningkatnya arus informasi yang sangat dominan, yang didukung platform teknologi dan sistem informasi. Kesenjangan digital juga terkait dengan kesetaraan memperoleh peluang.

Pada praktiknya di Indonesia sering kali pengguna menemui keterbatasan dalam menerima informasi dan berkomunikasi disebabkan terbatasnya jaringan bagi perangkat-perangkat yang mereka gunakan.

Tren dunia sejak 1994 ialah pengembangan TIK untuk mempercepat proses-proses dan memperlancar aktivitasaktivitas yang tadinya dilakukan secara konvensional menjadi dapat dilaksanakan secara elektronis. Lebih jauh lagi, TIK berfungsi sebagai enabler dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia meskipun penggunannya dalam derajat yang berbeda-beda.

Bagaimana di Indonesia? Penetrasi telepon seluler, memang berkembang sangat pesat, bahkan mencapai quadrual digit growth–sekitar 2.150%! Angka yang fantastis memang. Untuk kebutuhan layanan suara dan SMS, relatif sudah dapat memenuhi standar kualitas jaringan dan layanan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Namun, paradoks kembali menghantui. Kecepatan pertumbuhan tersebut tidak dapat diikuti kecepatan perkembangan infrastuktur yang dibutuhkan untuk layanan broadband. Pertumbuhan pengguna internet saat ini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini merupakan berita baik karena menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu pengguna sudah mulai fasih dengan penggunaan internet, walaupun jaringan yang tersedia belum merata secara nasional.

Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. Berbagai keadaan menunjukkan Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika secara baik. Karena itu, Indonesia terancam oleh digital divide sehingga semakin tertinggal dari negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dan sarana telematika antara kota dan perdesaaan juga memperlebar ruang perbedaan sehingga terjadi pula digital divide di dalam negara kita sendiri. Indonesia perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan TIK yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa sebagai landasan yang kukuh bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Memang, perangkat teknologi yang masuk ke Indonesia sama baik dengan perangkat di Eropa ataupun Amerka. Namun, kurangnya infrastruktur membuat masyarakat seakan terus memperbarui dan membeli ‘mobil’ yang mereka gunakan, tanpa adanya ‘jalan’ yang memadai untuk dilalui.

Lantas bagaimana memperkecil kesenjangan digital itu? Pertama dan yang terutama ialah dukungan pemerintah dalam penciptaaan kebijakan publik yang meringankan beban para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk bebas merencanakan teknologi yang mereka gunakan. Kebijakan itu dikenal sebagai netral teknologi.

Di negara-negara lain di Asia seperti Jepang, Thailand, Malaysia, dan Singapura penggunaan netral teknologi berkembang seiring dengan efisiensi penggunaan sumber daya (frekuensi, akses jaringan, biaya, serta kapasitas). Itu mungkin jawaban atas kebutuhan pelanggan untuk mengakses informasi dan berkomunikasi tanpa batasan tempat, waktu, jaringan, perangkat, dan didukung sambungan tanpa jeda.

Beberapa upaya memang sudah dilakukan regulator, tecermin dengan adanya perkenalan akan netral teknologi di dalam beberapa kebijakan. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring pun pernah mengemukakan, “Pembukaan netral teknologi merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di Indonesia. Hal pasti yang akan terjadi ialah secara hukum pemerintah akan merestui agar Indonesia dapat memiliki teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan geografis.“ Namun, hal itu belum secara optimal diimplementasikan. Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memberi dukungan kemudahan penggelaran jaringan dan meminimalkan biaya-biaya perizinan yang tidak perlu.

Tidak hanya itu, baik regulator maupun operator akan menerima manfaat yang signifi kan dengan penerapan netral teknologi seperti percepatan informasi dan pembangunan, khususnya bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau, kepastian untuk berinvestasi jangka panjang.

Singkat kata, netral teknologi dapat disimpulkan sebagai opsi yang memberikan manfaat menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan di industri telekomunikasi seluler, baik masyarakat luas, konsumen, regulator, maupun operator.

Konsep netral teknologi itu merupakan konsepsi pembangunan sektor telekomunikasi strategis dan berorientasi jangka panjang harus diwujudkan melalui revolusi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak sekadar ‘kring’, tetapi berdaya selancar di dunia maya segera dilakukan di kantongkantong produktif di seluruh Indonesia.

Hanya dengan demikian-dengan memberikan kesempatan bagi teknologi untuk memimpin–kita persempit kesenjangan dan menciptakan Indonesia yang lebih maju.

Indonesia dan masyarakat informasi

Konsep ini secara umum menjelaskan bagaimana masyarakat dalam hubungannya dengan aktifitas informasi dan komunikasi yang difasilitasi oleh kemampuan produk Information and Communication Technologies (ICT) modern berupa internet . Dalam masyarakat yang demikian sendiri digambarkan, bahwa individu masyarakat yang melalui fasilitasi kemampuan internet dapat menciptakan, mendisdribusikan, menggunakan dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan dalam bidang ekonomi, politik dan aktifitas kebudayaan.

Ciri masyarakat informasi yang notabene sangat berbeda dengan ciri masyarakat dalam fase-fase sebelumnya, banyak mendapat perhatian akademisi. Para akademisi berbeda pandang dalam hal ciri tersebut, diantaranya ada yang mengacu pada ukuran perolehan GNP dan tenaga kerja yang aktif di sektor information economy (Deutsch -1983). Jean-François Lyotard (1984: 5) menurut ukuran di mana pengetahuan dapat ditransformasikan menjadi sebuah komoditas. Peter Otto dan Philipp Sonntag (1985), cirinya menurut ukuran mayoritas tenaga kerja yang bekerja di perkerjaan-pekerjaan informasi. Ada pula yang mencirikannya berdasarkan indikator di mana a majority of jobs involves working with knowledge (Nico Stehr (1994, 2002a, b).

Sejalan dengan ragam ciri itu, konsep information society pun mendapat pendefinisian yang variatif menurut konseptualisasi yang juga jadi beragam. Diantaranya ada yang mengkonseptualisirnya menjadi network societies, the post-industrial society, post-modern society, knowledge society, Telematic Society, Information Revolution, informational capitalism, transnational network capitalism, knowledge industry, network society, dan the ‘The Wired Society’ .

Barney (2004: 25sq), melalui konsep network societies mengartikan masyarakat informasi dengan, reproduksi dan institusionalisasi melalui (dan antara) jaringan masyarakat sebagai bentuk dasar dari organisasi dan hubungan manusia melintasi batasan yang luas dari konfigurasi dan asosiasi sosial, politik dan ekonomi Dengan konseptualisasi serupa dengan Barney, Jan Van Dijk (2006) mendifinisikan masyarakat jejaring sebagai sebuah “formasi sosial dengan infrastruktur jaringan sosial dan media yang memfasilitasi mode utama dari organisasinya pada semua level Sementara Webster relatif berbeda dengan akademisi lainnya, information society didefinisikannya menurut lima konsep, yakni : information society menurut konsep technological, economic, occupational, spatial, dan cultural . Sedang James Martin (1978) yang mengkonseptualisir fenomena masyarakat informasi dengan konsep ‘The Wired Society’, mengartikannya sebagai suatu masyarakat yang terkoneksiasi dengan massa dan jaringan telekomunikasi.

Keragaman definisi itu menurut Mäkinen bukan menjadi sesuatu yang ideal, karena menurutnya konsep masyarakat informasi itu diperlukan untuk mendefinisikan konstruksi sosial bagi segala situasi di mana informasi itu ada. Dengan demikian ini dapat diartikan bahwa pengertian masyarakat informasi idealnya harus dapat mengadopsi segala situasi dan kepentingan di mana informasi itu eksis. Terkait dengan makna pernyataan Mäkinen tersebut, World Summit on the Information Society (WSIS) mendefinisikan masyarakat informasi sebagai suatu keadaan di mana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka, sebagaimana yang telah dideklarasikan di dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari Piagam PBB, dan, menghormati secara penuh serta menguatkan deklarasi Universal Hak Asasi manusia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s