Human Trafficking

Posted: December 6, 2012 in Uncategorized

Human Trafficking

Apa itu Human Trafficking? Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefenisikan human

trafficking atau perdagangan manusia sebagai: Perekrutan, pengiriman,

pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau

penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan,

kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima

bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang

atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah,

Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan

dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Tabel dibawah ini, yang disarikan dari Definisi PBB diatas, adalah alat yang berguna

untuk menganalisis masing-masing kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut

termasuk trafiking atau tidak. Agar suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafiking,

kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang

terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan.

Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas muncul, maka hasilnya

adalah trafiking.

 

 

Faktor Penyebab Trafiking

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia

di Indonesia atau di Aceh. Trafiking terjadi karena bermacam-macam kondisi serta

persoalan yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor, antar lain:

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui

bahaya trafiking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.

2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja,

tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut

3. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi

anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini

menjadi salah satu pemicu trafiking. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari

pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga

atau orangtua

4. Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga

sangat mudah untuk memalsukan data identitas

5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam

melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafiking.

Lantas apa yang harus dilakukan seseorang jika dia merasa sudah terjebak dalam

kasus trafiking. Dijelaskan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrim

Polda NAD, Inspektur satu (Iptu) Elviana, jangan pernah takut untuk melaporkan kejadian

trafiking. Baik korban maupun masyarakat yang mengetahuinya, harus segera

melaporkan. Laporan dapat disampaikan kepada aparat kepolisian di tingkat Polsek

atau Polres. Oleh karena itu, menurutnya saat ini aparat kepolisian di seluruh tingkatan

telah dilatih untuk menangani kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak,

meskipun di kantor-kantor tersebut tidak memiliki polisi wanita (Polwan), tetapi

penanganan khusus untuk perempuan dan anak tetap dapat dilakukan oleh polisi

laki-laki.

Meskipun kasus trafiking tidak didominasi oleh korban dari pihak perempuan dan

anak, ada kecenderungan korban trafiking adalah perempuan dan anak.

Di kepolisian, sebut Iptu Elviana, sudah ada unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 tertanggal 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s